Wawasan: Komisi-komisi di DPR? (2009-2014)

Batu-batu dinamika pembangunan di Gedung Nusantara IV (www.dpr.go.id)

 

Asalamu’alaikum sahabat, tulisan kali ini saya akan sedikit membagikan wawasan tentang hal yang ada di negeri kita Indonesia. Yaitu tentang komisi di DPR-RI, yap komisi di DPR.

Pada kesempatan kali ini saya hanya spesifik menyoroti tentang komisi-komisi,kenapa? (latar belakang di paragraf bawah) Dan sebagai warga negara gak ada salahnya kan kalau kita tahu tentang hal ini.

Dilatarbelakangi karena seringnya keluar kata – kata komisi (berapapun) DPR-RI di koran ataupun berita – berita, akhirnya timbul rasa ingin tahu sebenernya apa sih komisi di DPR itu dan apa aja kerjaannya?

Setelah mencari tahu , alhamdulillah ketemu jawabannya langsung dari sumbernya (dpr.go.id). -Emang praktis banget internet itu ya :) -

Jadi…Komisi itu adalah suatu alat kelengkapan yang ada di DPR yang Jumlah Komisi, Pasangan Kerja Komisi dan Ruang Lingkup Tugas Komisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan DPR yang didasarkan pada institusi pemerintah, baik lembaga kementerian negara maupun lembaga non-kementerian, dan sekretariat lembaga negara, dengan mempertimbangkan keefektifan tugas DPR.

Susunan dan keanggotaan komisi ditetapkan oleh DPR dalam Rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi, pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun Sidang. Setiap Anggota, kecuali Pimpinan MPR dan DPR, harus menjadi anggota salah satu komisi.

Lalu apa aja tugasnya?

Tugas Komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya.

Tugas Komisi di bidang anggaran lain:

  • mengadakan Pembicaraan Pendahuluan mengenai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah; dan
  • mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah.

Tugas komisi di bidang pengawasan antara lain:

  • melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya;
  • membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya;
  • melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; serta
  • membahas dan menindklanjuti usulan DPD.

Komisi dalam melaksanakan tugasnya dapat: mengadakan Rapat kerja dengan Presiden, yang dapat diwakili oleh Menteri; mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakili intansinya, mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum, mengadakan kunjungan kerja dalam Masa Reses.

Wuih…berat emang bahasanya. Nah setelah mendapat bayangan tentang fungsi dan tugas komisi, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada berapa dan apa saja komisi di DPR RI itu?

Seperti yang kita baca di definisi atas, “Pasangan Kerja Komisi dan Ruang Lingkup Tugas Komisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan DPR yang didasarkan pada institusi pemerintah.”  Maka untuk pastinya akan sangat bergantung dengan pemerintahan yang sedang berjalan (CMIIW). Dan untuk DPR-RI periode 2009-2014 ada XI (baca: sebelas) komisi yang ada dengan ruang lingkup dan pasangan kerjanya, yaitu:

Komisi I, dengan ruang lingkup

  • Pertahanan
  • Luar Negeri
  • Informasi

dan Pasangan kerja

  • Kementerian Pertahanan
  • Kementerian Luar Negeri
  • Panglima TNI (Mabes TNI AD, AL dan AU)
  • Kementerian Komunikasi dan Informatika
  • Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
  • Badan Intelijen Negara (BIN)
  • Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)
  • Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA
  • Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
  • Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
  • Televisi Republik Indonesia (TVRI)
  • Radio Republik Indonesia (RRI)
  • Dewan Pers
  • Perum Antara

Komisi II, dengan ruang lingkup

  • Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
  • Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  • Kepemiluan
  • Pertanahan dan Reforma Agraria

dan Pasangan kerja

  • Kementerian Dalam Negeri
  • Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  • Menteri Sekretaris Negara
  • Sekretaris Kabinet
  • Lembaga Administrasi Negara (LAN)
  • Badan Kepegawaian Negara (BKN)
  • Badan Pertanahan Nasional (BPN)
  • Arsip Nasional RI (ANRI)
  • Komisi Pemilihan Umum (KPU)
  • Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)
  • Ombudsman Republik Indonesia
  • Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)

Komisi III, dengan ruang lingkup

  • Hukum
  • HAM
  • Keamanan

dan Pasangan kerja

  • Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia
  • Kejaksaan Agung
  • Kepolisian Negara Republik Indonesia
  • Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  • Komisi Hukum Nasional
  • Komisi Nasional HAM (KOMNAS HAM)
  • Setjen Mahkamah Agung
  • Setjen Mahkamah Konstitusi
  • Setjen MPR
  • Setjen DPD
  • Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
  • Komisi Yudisial
  • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
  • Badan Narkotika Nasional (BNN)

Komisi IV, dengan ruang lingkup

  • Pertanian
  • Perkebunan
  • Kehutanan
  • Kelautan
  • Perikanan
  • Pangan

dan pasangan kerja

  • Departemen Pertanian
  • Departemen Kehutanan
  • Departemen Kelautan dan Perikanan
  • Badan Urusan Logistik
  • Dewan Maritim Nasional

Komisi V dengan ruang lingkup

  • Perhubungan
  • Pekerjaan Umum
  • Perumahan Rakyat
  • Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal
  • Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

dan pasangan kerja

  • Kementerian Pekerjaan Umum
  • Kementerian Perhubungan
  • Kementerian Perumahan Rakyat
  • Kementerian Pembangunan Daerah Teringgal
  • Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
  • Badan SAR Nasional
  • Badan Penanggulangan Lumpur Sidoardjo (BPLS)

Komisi VI dengan ruang lingkup

  • Perdagangan
  • Perindustrian
  • Investasi
  • Koperasi, UKM dan BUMN
  • Standarisasi Nasional

dan pasangan kerja

  • Departemen Perindustrian
  • Departemen Perdagangan
  • Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
  • Menteri Negara BUMN
  • Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
  • Badan Standarisasi Nasional (BSN)
  • Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
  • Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Komisi VII dengan ruang lingkup

  • Energi Sumber Daya Mineral
  • Riset dan Teknologi
  • Lingkungan Hidup

dan pasangan kerja

  • Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
  • Menteri Negara Lingkungan Hidup
  • Menteri Negara Riset dan Teknologi
  • Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
  • Dewan Riset Nasional
  • Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
  • Badan Tenaga Nuklir (BATAN)
  • Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETAN)
  • Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL)
  • Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
  • Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas
  • Badan Pelaksana Pengendalian Usaha Hulu Migas
  • PP IPTEK
  • Lembaga EIKJMEN

Komisi VIII dengan ruang lingkup

  • Agama
  • Sosial
  • Pemberdayaan Perempuan

dan pasangan kerja

  • Kementerian  Agama
  • Kementerian  Sosia RIl
  • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  • Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
  • Badan Nasional Penanggulangan Bencana
  • Badan Amil Zakat Nasional

Komisi IX dengan ruang lingkup

  • Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  • Kependudukan
  • Kesehatan

dan pasangan kerja

  • Departemen Kesehatan
  • Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  • badan Kkoordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
  • Badan Pengawas Obat dan Makanan
  • BNP2TKI
  • PT Askes ( Persero)
  • PT. Jamsostek( Persero)

Komisi X dengan ruang lingkup

  • Pendidikan
  • Pemusa
  • Olahraga
  • Pariwisata
  • Kesenian
  • Kebudayaan

dan pasangan kerja

  • Departemen Pendidikan Nasional
  • Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
  • Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga
  • Perpustakaan Nasional

Komisi XI dengan ruang lingkup

  • Keuangan
  • Perencanaan Pembangunan Nasional
  • Perbankan
  • Lembaga Keuangan Bukan Bank

dan pasangan kerja

  • Kementerian Keuangan RI
  • Menteri Perencanaan dan Pembangunan/Kepala BAPPENAS
  • Bank Indonesia
  • Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
  • Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
  • Badan Pusat Statistik (BPS)
  • Setjen BPK RI
  • Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
  • Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)

Wah banyak kan. Buat info lebih lanjut, silahkan ke situsnya aja atau bertanya ke orang yang lebih kompeten. Jangan ke saya. :), masuk ke DPR aja belum pernah, hehe.

Nah..Baru tahu definisi nya aja sudah lumayan berat banget kan, apalagi kerjaannya.Makannya orang – orang yang berada di sana harusnya sadar dan paham betul amanah yang mereka emban disana, dan harusnya juga gak bisa sembarang orang juga bisa masuk (baca:duduk) disana.

Al-Imam Al-Qurthubi menyebutkan beberapa sifat dari seorang pemimpin ketika menafsirkan ayat:

“Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), kemudian Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: ‘Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu sebagai imam (pemimpin) bagi seluruh manusia’. Ibrahim berkata: ‘(Dan saya mohon juga) dari keturunanku’. Allah berfirman: ‘Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang-orang yang zhalim’.” (Al- Baqarah: 124)

Beliau berkata: “Sekelompok ulama mengambil dalil dengan ayat ini untuk menyatakan seorang imam (pemimpin) itu harus dari kalangan orang yang adil, memiliki kebaikan dan keutamaan juga dengan kekuatan yang dimilikinya untuk menunaikan tugas kepemimpinan tersebut.” (Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, 2/74)

dan juga hadits Rasulullah

“…kepemimpinan itu adalah amanah. Dan nanti pada hari kiamat, ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan kecuali orang yang mengambil dengan haknya dan menunaikan apa yang seharusnya ia tunaikan dalam kepemimpinan tersebut.” (Shahih, HR. Muslim no. 1825)

So…Pemimpin yang gak adil , gak amanah dan gak bisa (minimal berusaha sekuat tenaga) mensejahterakan rakyatnya…kelaut aja deh.

Eh tunggu jangan…nanti lautnya jadi penuh, hehe. Taubat aja sebelum terlambat, insyaAllah pintu taubat Allah terbuka terus sampai sebelum kiamat atau ajal datang menjemput.

wallahu a’lam

About these ads

Posted on January 24, 2011, in Brainstorming, Wawasan and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. 11 Comments.

  1. subhanallah,, calon pemimpin kita satu ini.. mantabh mas bro.. ane dukung ! Agung for President !

    • Agung Pandi Nugroho

      Amiin…semoga bisa memimpin diri (dulu) ini dengan baik.
      lha…nanti dulu.
      Sembarangan…emang dikira enak jadi presiden >_<
      Bisa – bisa jadi kurus nanti, heu…

    • katanya pengen kurus mas bro ?? tapi klo dah punya istri mah cenderungnya makin gendut.. gapapa lah gendut aja, asal ditemenin istri.. aheey

  2. Alhamdulillah akhirnya aku jadi tambah pinter, terimakasih mas Agung…

  3. Thank’s ya buat info’nya,…
    God Bless You,…

  4. Mohon advicenya untuk kasus saya ini , apakah saya bisa minta bantuan ke komisi X dan bagaimana caranya, kasusnya sbb :

    Sesuai dengan permendiknas no 62 tahun 2009 tentang pemberian beasiswa kpd perserta didik yg memperoleh medali Olimpiade Sains International yaitu Emas sampai S3, Perak sampai S2 dan Perunggu sampai S1, semua biaya akan ditanggung pemerintah baik kuliah di luar negeri / dalam negeri.
    Anak saya memperoleh medali Perak IcHo ( kimia ) di USA tahun 2012 dan melanjutkan kuliah di Oxford Inggris , tapi begitu apply beasiswa ternyata dikatakan oleh orang dikti ( dinas pendidikan tinggi) beasiswa yg diberikan tidak full karena dananya tidak ada dan jika ingin diproses cepat mereka minta fee, sedangkan anak saya dg susah payah masuk ke oxford krn motivasi dari janji dari pemerintah sehingga tawaran beasiswa dari Hongkong & Singapore di tolak , sampai skarang saya binggung kemana saya harus mengadu untuk memperoleh hak-hak anak saya, Mohon pencerahannya, Terima kasih

    • Hmm…jujur, maaf saja kalau ditanya hal teknis seperti itu saya tidak punya pengalaman dan pengetahuan untuk menjawabnya.
      Setahu saya kalau kasus seperti itu bukan hanya terjadi pada ibu saja tapi yang saya dengar terjadi juga pada beberapa penerima beasiswa lain yang serupa. Paling selain mencoba untuk mengurus ke jalur yang seharusnya ibu juga bisa bertanya ke komunitas atau orang – orang yang mengalami nasib serupa.

      Untuk tempat mengadu, kalau ditanya ke saya maka saya akan sarankan untuk ke mengadu Allah dulu dan yakini bahwa Allah tidak pernah tidur dan tidak tuli. InsyaAllah kalau sudah ibu berusaha dan mengadu ke Allah dulu..akan ada aja jalan. :)

      Dan untuk DPR, harusnya kalau sesuai dengan fungsi awalnya sebagai wakil rakyat mereka mau buat mendengar keluhan tersebut.

      Wallahu A’lam

      Semoga bermanfaat, dan maaf kalau jawabannya kurang memuaskan.
      Dan semoga segera dapat jalan keluar yang terbaik.

      • Yach , mas makasih sarannya, Memang hanya TUHAN yg tak pernah ingkar janji , dan tidak heran jika banyak generasi muda kita yang di berikan beasiswa oleh negara lain ( Singapore, Malaysia, Hongkong dll ) plus uang saku dan akhirnya kepinteran mereka setelah lulus kuliah yg menikmati negara lain, Biarlah doa kita kiranya para pemimipn-pemimpin bangsa ini banyak yg bertobat dari korupsi dan takut akan TUHAN ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 865 other followers

%d bloggers like this: